sutvartikel.com | SEJONG – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Ketua Indonesian Korea Networks (IKN) diterima oleh pimpinan (Administrator) National Agency for Administrative City Construction (NAACC)/Kepala Otorita Nasional Pembangunan Kota Sejong, Korea Selatan (Korsel) Mr Park Mooik. Dirinya diajak meninjau perkembangan pembangunan Kota Sejong, Ibu Kota Administratif Korsel yang dibangun untuk menggantikan Kota Seoul.
“NAACC merupakan sebuah badan khusus di bawah Ministry of Land Infrastructure and Transport of Republic Korea, yang memiliki tanggungjawab mendesain perencanaan pembangunan dan menyelesaikan pembangunan/konstruksi multifunctional administrative city (MAC) Kota Sejong. NAACC berdiri sejak Januari 2006, berdasarkan Special Act of the Construction of Administrative City (Undang-Undang Pembangunan Kota Administratif) yang dikeluarkan pemerintah Korea pada Maret 2005,” ujar Bamsoet usai bertemu Administrator NAACC, Mr. Park Mooik, di Kota Sejong, Korea Selatan, Jumat (6/5/22).
Turut hadir antara lain anggota parlemen Korsel Mr Hong Seong-guk dan Mr Kang Joon-hyun.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, ground breaking pembangunan Kota Sejong dilakukan pada tahun 2007. Pemerintah Korea melalui NAACC menargetkan keseluruhan pembangunannya selesai pada tahun 2030, atau sekitar 23 tahun sejak dilakukannya ground breaking. Hingga tahun 2021, atau sekitar 14 tahun pembangunan sejak groundbreaking yang dilakukan pada tahun 2007, pembangunan Kota Sejong sudah selesai sekitar 61 persen. Menghabiskan sekitar 130 billion USD atau sekitar 95 persen dari alokasi yang disediakan sebesar 190 billion USD hingga tahun 2030.
“Pembangunan perumahan sudah selesai 53 persen atau sekitar 106.275 unit dari target 200.000 unit rumah pada tahun 2030. Populasi di Kota Sejong sudah mencapai 382.598 penduduk atau sekitar 54 persen dari target total 500.000 penduduk di tahun 2030. Sebelumnya pada tahun 2012, populasi Kota Sejong hanya sekitar 42.000 jiwa,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, berdasarkan data per Maret 2022, jumlah kementerian/lembaga nasional Korea yang telah direlokasi dari Seoul ke Sejong sudah mencapai 47 kementerian/lembaga, 16 lembaga riset negara, dan 24 institusi terafiliasi pemerintahan. Masih terdapat lebih dari 20 organisasi pusat yang tetap beroperasi dari Seoul, diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian pertahanan, Kementerian Unifikasi, Kementerian Hukum, dan Kementerian Kesetaraan Gender. Tidak hanya itu, Istana Kepresidenan (Blue House) dan Gedung Majelis Nasional (Parlemen) juga masih berada di Seoul.
“Pemerintah Presiden terpilih Korea, H.E, Mr. Yoon Suk-yeol yang akan dilantik pada 10 Mei 2022, mengatakan bahwa pada tahun 2027, atau 3 tahun dari target selesainya pembangunan Kota Sejong di tahun 2030, pemerintah Korea sudah dalam menyelesaikan pembangunan Istana Kepresidenan dan memindahkan sebagian besar komponen Majelis Nasional Korea dan Seoul ke Sejong,” pungkas Bamsoet. (DB)
“NAACC merupakan sebuah badan khusus di bawah Ministry of Land Infrastructure and Transport of Republic Korea, yang memiliki tanggungjawab mendesain perencanaan pembangunan dan menyelesaikan pembangunan/konstruksi multifunctional administrative city (MAC) Kota Sejong. NAACC berdiri sejak Januari 2006, berdasarkan Special Act of the Construction of Administrative City (Undang-Undang Pembangunan Kota Administratif) yang dikeluarkan pemerintah Korea pada Maret 2005,” ujar Bamsoet usai bertemu Administrator NAACC, Mr. Park Mooik, di Kota Sejong, Korea Selatan, Jumat (6/5/22).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, berdasarkan data per Maret 2022, jumlah kementerian/lembaga nasional Korea yang telah direlokasi dari Seoul ke Sejong sudah mencapai 47 kementerian/lembaga, 16 lembaga riset negara, dan 24 institusi terafiliasi pemerintahan. Masih terdapat lebih dari 20 organisasi pusat yang tetap beroperasi dari Seoul, diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian pertahanan, Kementerian Unifikasi, Kementerian Hukum, dan Kementerian Kesetaraan Gender. Tidak hanya itu, Istana Kepresidenan (Blue House) dan Gedung Majelis Nasional (Parlemen) juga masih berada di Seoul.
