AFP Indonesia Gerakan Indonesia Baru Yang Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berkeadilan

sutvartikel.com || Jakarta, – Beberapa waktu lalu telah dilangsungkan Pertemuan *AFP Indonesia* pada Tanggal 24 Mei 2022 Pukul 19.45 – 21.07 Wib dibuka oleh MC, Dr. Masfar Ghozali, dilanjutkan Tausyiah Politik oleh Dr. Arifin Habibie, Tarmidzi Yusuf, Komjen Pol (Pur) Oegroseno, Euis Wigena (AFP Melbourne), Lilis (AFP USA) dan Puncaknya oleh Dr. Mohamad Sukri (Inisiator & Ketum);

Arifien Habibie menjelaskan bahwa AFP (Anies For President, red) Indonesia adalah Badan Hukum Perkumpulan yang meneruskan cita-cita perjuangan KORPS (Koalisi Rakyat Prabowo Sandi, red), didirikan pada 2018, menginginkan Indonesia Baru yang demokratis, religius, berkeadilan dan sejahtera di bawah kepemimpinan Nasonal  Anies Rasyid Baswedan, yang terdiri dari para tokoh nasional, diantaranya; para purnawirawan TNI dan Polri, cendekiawan, praktisi, tokoh agama, masyarakat dalam dan luar negeri;

“Jejaring Politik AFP Indonesia telah terbentuk di 28 Propinsi, 3 di Luar Negeri (Australia, USA dan Europe), dan telah dikembangkan ke berbagai Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan beberapa Propinsi lainnya, serta akan terus dibuat hingga menyeluruh di wilayah Republik Indonesia” ungkap Mohamad Sukri

“Oleh karenanya *AFP Indonesia* bertujuan meningkatkan elektabilitas, menyebarkan karya karya ABW, berupaya meloloskan PT  20% dari koalisi partai serta  mengusung ARB sebagai *Presiden RI 2024*, dengan membangun dan menguatkan jejaring relawan, sinergitas antar relawan Anies, apapun lembaganya, wadahnya tetap harus saling menopang, bahu membahu berjuang antar relawan di lapangan. Jangan sampai ada persaingan diantara relawan. Harus satu suara, satu langkah agar ABW menjadi orang nomor 1 (satu) di negeri ini ” tegas Ketua Umum AFP Indonesia.

Sementara itu Lilis dari Washington DC menuturkan “Pengalaman Dr. Mohamad Sukri, Dr. Arifin Habibie, dan lainnya akan menambah kekuatan kita untuk berjuang dalam wadah *AFP Indonesia*. Kita harus membangu strategi khusus agar bisa bergerak serentak. Jangan sampai kita berjalan masing-masing. Harus satu komando, berdasarkan program kerja yang terukur, termasuk bagaimana startegi untuk mengantisipasi kecurangan yang potensial akan  terjadi, diantaranya terus meningkatkan hubungan dengan organisasi pemantau Pemilu di berbagai negara di Europe, USA, Australia dan beberapa Negara Asia”

“Kita belajar dari pengalaman yang lalu (2019), untuk memperbaiki strategi dan  berkoordinasi lebih baik lagi. Pengalaman Pilpres 2019, Pilpres di LN diselenggarakan 4 hari lebih awal pelaksanaannya dari dalam negeri, yang membuka kecurangan, seperti double voted. Kita meminta agar pemilu  diluar dan dalam negeri dilakukan pada  hari yang sama. *AFP Indonesia* lebih intensif membuka jaringan *AFP international* melalui jaringan yang sudah ada dan jaringan baru baik secara person atau kelembagaan yang akan mendukung perjuangan *AFP di luar negeri*; Kekuatan *emak-emak* yang besar harus diperhatikan dan dikelola dengan pendekatan yang khusus, dan sebaik-baiknya” papar Euis Wiguna dari Melbourne

Sementara Oegroseno menyampaikan “Dorong *netralitas aparat penegak hukum*, agar tidak berpihak kepada calon yang diusung oleh oligarki. Perlu menggerakkan purnawirawan di tengah masyarakat, dan berbagai elemen yang ada serta intensif melakukan monitoring di lapangan”

“Pesan *Mas Anies* kita harus lebih bersabar, rapihkan “Shoft”/ barisan (membangun jejaring), menunggu saatnya yang tepat untuk “Adzan”, baru kita melangkah. *Agenda AFP Indonesia* saat ini, Penyusunan Formatur, Pengembangan Organisasi, notaris, rapat perdana dan menyusun program kerja, diantaranya mengembangkan pergerakan dan monitoring dengan menggunakan kekuatan Informasi dan Teknologi (IT), perlu diketahui bersama AFP Indonesia telah terbentuk di Luar Negeri dan 28 Propinsi serta telah melebarkan hingga ke berbagai Kabupaten dan kota khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, semoga kedepan akan menyeluruh di wilayah Indonesia” jelas Sukri sang Ketua Umum yang juga Doktor ahli Kebijakan Publik dan Ekonomi Konstitusi. ( Ar )