sutvartikel.com || JAKARTA, – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Bambang Soesatyo bersama pengurus FKPPI yang dipimpin Ketua Umum Pontjo Sutowo bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. Keluarga besar FKPPI menegaskan siap sedia membantu TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, baik di darat, laut, udara hingga di dunia digital/siber.
“Mengingat dunia saat ini sedang menghadapi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan Siber dan informasi. Menjadikan ancaman yang dihadapi setiap bangsa dan negara, termasuk Indonesia, tidak hanya sekadar ancaman peperangan militer. Melainkan juga menyasar perang siber dan informasi,” ujar Bamsoet usai bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (19/5/22).
Turut hadir Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Sapriadi. Sementara pengurus FKPPI yang hadir antara lain, Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Dudhie Makmun Murod, Sekretaris Jenderal Anna R Legawati, Bendahara Umum Fary Djemi Francis, Ketua Umum Generasi Muda FKPPI Shandy Mandela Simanjuntak, Ketua Umum Wanita FKPPI Wenny Nasution, dan Ketua Umum Pengusaha FKPPI Toro Soedarmadi.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, jika tidak waspada dalam mengantisipasi, dampak yang dihasilkan dari perang generasi V bisa lebih dahsyat dibandingkan empat perang lainnya. Dengan kekuatan siber yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainnya, seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional Alutsista militer. Melalui serangan siber, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan.
“Karena itu setiap kader FKPPI berkewajiban turut menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit TNI yang dianut oleh para orang tua kita. Salah satu bentuknya dengan aktif dalam berbagai kegiatan bela negara dalam menjaga tanah, air, udara, dan digital Indonesia. Untuk menggelorakan semangat bela negara, FKPPI pada akhir tahun ini berencana kembali menggelar Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI. Pada Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI yang diselenggarakan Desember 2017, Presiden Joko Widodo turun langsung menjadi Inspektur Upacara. Rencananya pada Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI 2022 ini, selain dihadiri Panglima TNI juga akan dihadiri Presiden Joko Widodo yang kembali menjadi Inspektur Upacara,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keluarga besar FKPPI senantiasa mendukung TNI dalam mewaspadai dinamika perkembangan lingkungan strategis dan berbagai potensi kemungkinan ancaman bagi bangsa dan negara. Sekaligus terus berupaya meningkatkan peran pengabdiannya dalam pembangunan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila sebagai ‘Titik Temu, Titik Tumpu, dan Titik Tuju’.
“Sebagai Titik Temu, Pancasila memungkinkan segala elemen bangsa bersatu. Sementara sebagai Titik Tumpu dan Titik Tuju, Pancasila menjadi landasan hukum serta arah kemana bangsa ini akan berlabuh. Sebagai anak kandung bangsa Indonesia, TNI terbukti juga telah menjadi kekuatan dalam menjaga ideologi Pancasila. Dengan dukungan masyarakat dan juga peran TNI, diharapkan bisa menangkal berbagai upaya ideologi asing yang berusaha masuk mengganggu Pancasila,” pungkas Bamsoet.
“Mengingat dunia saat ini sedang menghadapi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan Siber dan informasi. Menjadikan ancaman yang dihadapi setiap bangsa dan negara, termasuk Indonesia, tidak hanya sekadar ancaman peperangan militer. Melainkan juga menyasar perang siber dan informasi,” ujar Bamsoet usai bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (19/5/22).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, jika tidak waspada dalam mengantisipasi, dampak yang dihasilkan dari perang generasi V bisa lebih dahsyat dibandingkan empat perang lainnya. Dengan kekuatan siber yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainnya, seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional Alutsista militer. Melalui serangan siber, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan.
